PEMBANGUNAN DI NAD, PAPUA, DAN PAPUA BARAT HARUS TERAPKAN STRATEGI KHUSUS

Pembangunan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan Papua Barat harus dilakukan dengan pendekatan dan strategi khusus demi mempercepat pertumbuhan di daerah tersebut. Strategi khusus yang dimaksud antara lain membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, mensinergikan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempercepat peraturan penyelesaian perundang-undangan yang menyangkut ketiga provinsi tersebut.

Demikian salah satu kesimpulan yang dapat diambil dalam rapat kerja (raker) antara Komisi I DPR RI dengan beberapa kementerian yang menangani bidang perekonomian di Jakarta, Rabu (1/12). Hadir dalam raker  tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, serta beberapa menteri lainnya.

Pembangunan di NAD, Papua, dan Papua Barat tidak bisa hanya dilakukan biasa-biasa saja, secara business as usual. Salah satunya dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan. Sebab kalau kita membangun saja tanpa memperhatikan pusat pertumbuhan, maka pembangunannya akan going nowhere, kata Hatta Rasaja.

Di sisi lain, para anggota Komisi I DPR RI umumnya memberikan apresiasi terhadap konsep pembangunan yang dijelaskan pemerintah. Namun, mereka berharap implementasi di lapangan dapat dilakukan secara konsisten. Masalah otsus (otonomi khusus) di Papua bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, dan infrastruktur. Namun, jangan sampai ada overlapping. Misalnya Menteri PU sudah mencanangkan 1.600 km jalan nasional, ini jangan sampe overlap dengan pembangunan oleh provinsi/kabupaten, kata anggota Komisi I DPR RI Yoris Raweyai. Jajaran Menteri harus berani mempercepat dan menargetkan penyelesaian RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai daerah-daerah otsus tersebut, tambah Panda Nababan.

Sementara itu, menurut data terakhir, alokasi anggaran Kementerian PU dalam kurun waktu 2007-2010 di Provinsi NAD, Papua, dan Papua Barat cenderung naik tiap tahun. Dalam periode tahun 2007-2010, prosentase alokasi anggaran PU di NAD terhadap total APBN PU sekitar 2  4 %, sementara untuk wilayah Papua sekitar 1-3 %. Rata-rata alokasi anggaran PU di Provinsi NAD adalah Rp 991,6 miliar per tahun dan di Wilayah Papua rata-rata sebesar Rp 1.620 miliar tahun.

Pada tahun 2007 alokasi anggaran Kementerian PU di provinsi NAD sekitar Rp 670 miliar dan pada tahun 2010 sekitar Rp 1,1 triliun atau naik hampir dua kali lipat. Sementara alokasi anggaran di wilayah Papua pada tahun 2007 sekitar Rp 900 miliar dan pada tahun 2010 sekitar Rp 2,4 triliun atau naik lebih dari 2 kali lipat. Sementara itu, alokasi anggaran melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur, khususnya jalan, irigasidan air minum di Provinsi NAD rata-rata sebesar Rp 232,47 miliar per tahun, dan di wilayah Papua sebesar Rp 451 miliar tahun.

Hasil-hasil pembangunan PU dalam kurun waktu 2005-2009 di Provinsi NAD antara lain Waduk Keuliling; Jembatan Cunda di Lhoksumawe, Kabupaten Aceh Utara; Jembatan Krueng Kureto di Kota Lhoksukan, Kabupaten Aceh; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Selatan; Pembangunan Jalan Tutut  Meulaboh sepanjang 25.750 m, penataan dan revitalisasi kawasan perdagangan Kota Sabang; serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 2,5 liter/detik di Kecamatan Indrapuri/Umar Diyan, Kabupaten Aceh Besar.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, hasil pembangunan di Papua dan Papua Barat antara lain antara lain Pembangunan Bendung Kali Bumi di Kampung Bumi Raya Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Papua; pengamanan pantai Bosnik sepanjang 1.765 m di Kabupaten Biak Numfor, Papua; dan pengamanan pantai Raja Ampat sepanjang 1.272 m di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Selain itu, telah dilakukan pula normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Waisai sepanjang 2.106 m, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat; pembangunan Jembatan Kali Anggresi sepanjang 240 m, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, serta pembangunan jalan Timika  Mapurujaya  Pomako sepanjang 39,5 Km di Kabupaten Timika, Papua. (ifn)