Manokwari, 30 September 2024 – Pemerintah Provinsi Papua Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Tata Ruang menggelar Konsultasi Publik Pertama (KP 1) terkait Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Hotel Aston Niu, Manokwari. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah, Forkopimda dan atau tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM lingkungan yang dilakukan secara offline bahkan virtual zoom meeting.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yacob S. Fonataba, SP., M.Si selaku Pj. Sekretaris Daerah Papua Barat menyampaikan bahwa revisi RTRW ini penting untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan perkembangan terkini, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa tata ruang yang disusun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam di Papua Barat," ujar Pj. Gubernur.

Masyarakat adat Papua Barat juga terlibat aktif dalam Konsultasi publik penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah mengundang perwakilan masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pengelolaan wilayah adat, sumber daya alam, dan kepentingan budaya. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan tata ruang.

Kepala Dinas PUPR Papua Barat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adat merupakan wujud dari pembangunan yang inklusif dan partisipatif, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dalam setiap keputusan terkait tata ruang.

Konsultasi publik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait arah pembangunan di wilayah Papua Barat. Salah satu isu yang banyak dibahas adalah perlindungan kawasan konservasi hutan dan laut serta potensi pengembangan sektor pariwisata berbasis alam.

Tahap berikutnya akan dilakukan diskusi lanjutan dan perumusan draf revisi, yang diharapkan selesai sebelum akhir tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses ini demi tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan. (Admin_PUPR_PB)